Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 44

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TEMUKAN ENAM PELANGGARAN DI PABRIK KOREK API
               Title
                              YANG TERBAKAR
               Media Name     suaramerdeka.com
               Pub. Date      25 Juni 2019
                              https://www.suaramerdeka.com/news/baca/186901/pengawas-ketenagakerjaan -
               Page/URL
                              temukan-enam-pelanggaran-di-pabrik-korek-api-yang-terbakar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Tim gabungan pengawas ketenagakerjaan menemukan enam pelangaran
               ketenagakerjaan di pabrik korek api milik PT Kiat Unggul, yang terbakar pada Jumat
               lalu. Tim pusat dan daerah tersebut menyelesaikan investigasi tahap awal di pabrik
               yang berlokasi Desa Sabirejo, Binjai, Langkat, Sumatera Utara tersebut.

               "Enam pelanggaran itu menjadi pijakan pengawas untuk menyelesaikan kasus
               ketenagakerjaan diperusahaan tersebut. Sikap pengawas jelas, tiap pelangaran
               harus ditindak," kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, Senin, 24 Juni
               2019.

               Enam pelanggaran tersebut, pertama, perusahaan tidak memberikan perlindungan

               kepada pekerja terkait kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental
               maupun. Kedua, didapati perusahaan mempekerjakan pekerja anak atas nama Rina
               umur 15 tahun. Ketiga, perusahaan belum membuat wajib lapor ketenagakerjaan
               untuk lokasi kejadian.

               Diketahui, pabrik tersebut merupakan cabang dari PT Kiat Unggul yang berada di
               Jalan Medan-Binjai KM 15,7, Kabupaten Deliserdang . Perusahaan tidak melaporkan
               keberadaan cabang perusahaan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan, sehingga
               keberadaannya tak tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
               Perusahaan masuk kategori ilegal.


               Keempat, perusahaan membayar upah tenaga kerja lebih rendah dari ketentuan
               upah minimum Kabupaten Langkat. Kelima, perusahaan belum mengikut sertakan
               pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS
               Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. "Hanya satu pekerja yang sudah didaftarkan
               pada BPJS Ketenagakerjaan, selebihnya belum," kata Menaker.

               Keenam, lanjut Menaker, perusahaan belum melaksanakan sepenuhnya syarat-
               syarat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Dari olah tempat kejadian perkara,





                                                       Page 43 of 185.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49