Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2019
P. 88
Dengan adanya sinergi tersebut, lanjutnya, diharapkan agar dalam masa satu atau
dua tahun ke depan seluruh pelaut dan nelayan di berbagai daerah di Tanah Air
juga bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menyatakan, nelayan di
berbagai daerah dinilai perlu mendapatkan tambahan perlindungan dalam Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar mereka dapat lebih terjamin
dalam menjalankan pekerjaannya untuk menghidupi keluarga.
"Perlindungan pada nelayan saat ini hanya lewat BPJS Ketenagakerjaan yang belum
memenuhi kebutuhan nelayan," kata Marinus Gea.
Perlindungan itu, ujar dia, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan, yang diperkuat UU No 40/2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), di mana perlindungan diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan dengan syarat terdaftar sebagai peserta berdasarkan UU No
24/2011 tentang BPJS.
Berdasarkan UU No 24/2011, negara melalui BPJS Ketenagakerjaan membantu iuran
bagi nelayan yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah (BPU). Bantuan itu
menurut Marinus diberikan selama setahun pertama untuk kemudian iuran
Rp16.800 per bulan dilanjutkan oleh nelayan.
Nelayan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai BPU akan menerima
manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan
pekerja formal atau pekerja penerima upah (PPU) wajib terdaftar dalam empat
program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP
(Jaminan Pensiun).
Marinus memahami, batasan jaminan terhadap nelayan oleh BPJS Ketenagakerjaan
itu dirancang karena ada kemungkinan mereka beralih profesi, serta hanya
melindungi mereka dari risiko saat bekerja saja. Padahal, nelayan bisa saja tak bisa
bekerja karena sudah lanjut usia, sehingga JHT dan JP dinilai perlu diberikan bagi
nelayan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),
Anton Leonard, di kesempatan berbeda mengatakan perlu ada perubahan
paradigma untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena upaya yang
dilakukan selama ini masih jauh dari yang dibutuhkan para nelayan sebenarnya.
Page 87 of 185.
