Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020
P. 100
undang, dengan menyusun sebuah Omnibus Law sekaligus mengoreksi undang-
undang bermasalah yang sedang berlaku.
"Banyak isu yang beredar di masyarakat yang tidak benar terkait Omnibus Law,
utamanya terkait perburuhan, seperti penghapusan UMR, penghapusan cuti nikah,
padahal itu hanya Hoaks. Omnibus Law tidak menghapus itu," tegasnya.
Begitu pula dengan penghapusan IMB, padahal untuk membangun sebuah gedung
tetap harus memiliki IMB terlebih dahulu.
"Banyaknya jumlah pasal suatu undang-undang dengan metode Omnibus Law
menjadi tidak terhindarkan. Apalagi sifatnya mandiri atau berdiri sendiri tanpa
terikat dengan peraturan lain. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan
secara cepat, efektif, dan efisien," tandas Redi.
Ditambahkan Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Diskominfo Kota Depok,
Miriawan, S.Ikom, Omnibus law biasa disebut sebagai Omnibus Bill, adalah undang-
undang yang mencakup sejumlah topik beragam. Ini merupakan metode
menggabungkan beberapa aturan UU yang substansinya berbeda, menjadi
peraturan besar yang berfungsi sebagai umbrella act, diiringi pencabutan beberapa
aturan tertentu.
Contohnya Irlandia yang telah mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang untuk
membuat UU baru pada tahun 2008.
"Praktik ini muncul pertama kali di Amerika Serikat tahun 1888 tentang pemisahan
dua rel kereta api. Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam,
Malaysia, dan Singapura pun mempraktikkannya," jelas Miriawan.
Ditambahkannya, RUU Cipta Kerja memberikan perhatian khusus terhadap industri
padat karya dengan penerapan formulasi upah minimum tersendiri.
"Dengan demikian industri padat karya tetap dapat bertahan di tanah air dan
lapangan kerja tetap ada," pungkasnya..
Page 99 of 107.
