Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020
P. 103
Laporan Global Competitiveness Tahun 2017/2018 menyebutkan, faktor yang paling
utama menghambat berusaha di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi
pemerintahan, ketertinggalan infrastruktur, dan beberapa faktor lainnya. Untuk itu
diperlukan penataan ulang regulasi dan birokrasi secara fundamental, terutama
untuk mengatasi hambatan korupsi dan birokrasi.
Misalnya dengan UU Cipta Kerja, bisnis proses untuk bangunan sederhana misalnya
dua tingkat cukup dengan penerapan standar dan prototipe bangunan yang
ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pelaku usaha hanya menyatakan akan
memenuhi standar dan sistem elektronik menerbitkan komitmen pemenuhan
standar dari prototipe bangunan yang telah ditetapkan, secara otomatis. Petugas
(birokrasi) hanya melakukan pengawasan di lapangan untuk pemenuhan standar
tersebut.
"Selain itu, untuk kepastian, kemudahan, dan keadilan berusaha bagi pelaku
UMMK), mereka cukup hanya dengan mendaftarkan dalam sistem elektronik yang
akan dibantu oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya," tambahnya.
Hal sama disampaikan pakar hukum Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi. Dia
berpendapat, Omnibus Law adalah suatu teknik untuk menyederhanakan peraturan
perundang-undangan agar memiliki dampak positif yang bisa segera didapat. "Ada 7
juta pengangguran di Indonesia. Setiap tahun pengangguran bertambah. Jika
melakukan business as usual, bangsa Indonesia akan sulit untuk memenuhi target
kesejahteraan," timpalnya.Salah satu keunggulan metode RUU Omnibus Law ialah
kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi bermasalah. "Meningkatkan
kecepatan dalam penyusunan undang-undang, dengan menyusun sebuah Omnibus
Law, sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku,"
katanya.
Dia menegaskan, banyak isu yang beredar di masyarakat yang tidak benar terkait
Omnibus Law, utamanya terkait perburuhan. "Seperti penghapusan UMR,
penghapusan cuti nikah, padahal itu hanya hoax , Omnibus Law tidak menghapus
itu," tukasnya.
Begitu pula dengan penghapusan IMB. "Padahal untuk membangun sebuah gedung
tetap harus memiliki IMB terlebih dahulu," tambahnya.
Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Diskominfo Kota Depok, Miriawan,
menambahkan, Omnibus Law yang biasa disebut sebagai omnibus bill merupakan
undang-undang yang mencakup sejumlah topik beragam. Ini merupakan metode
menggabungkan beberapa aturan UU yang substansinya berbeda, menjadi
peraturan besar yang berfungsi sebagai umbrella act atau payung hukum .
"Tentunya diiringi pencabutan beberapa aturan tertentu. Contohnya Irlandia yang
telah mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang untuk membuat UU baru pada
2008," imbuhnya.
(mim).
Page 102 of 107.
