Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MARET 2020

Title OMNIBUS LAW UNTUK MENYEDERHANAKAN PERIZINAN DAN KEPASTIAN USAHA
Media Name rri.co.id
Pub. Date 30 Maret 2020
http://rri.co.id/post/berita/810724/kumham/omnibus_law_untuk_menyederh
Page/URL
anakan_perizinan_dan_kepastian_usaha.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta : Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen SetiadiSalah satu tujuan utama
RUU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan atau mensimplikasi bisnis proses
perizinan berusaha, penerapan standar dan pendaftaran sepenuhnya didukung
dengan sistem elektronik sehingga tidak memerlukan adanya pertemuan/kontak
dengan petugas (birokrat) dan sistem elektronik akan dapat memantau sepenuhnya
aktivitas pedaftaran atau penggunaan standar,, SH, M.Si mengatakan, laporan
Global Competitiveness Tahun 2017/2018 menyebutkan faktor yang paling utama
hambatan berusaha di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi pemerintahan,
ketertinggalan infrastruktur dan beberapa faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan
penataan ulang regulasi dan birokrasi secara fundamental terutama untuk
mengatasi hambatan korupsi dan birokrasi.

"" ujarnya dalam diskusi bertema: "Undang-Undang Omnibus Law Meningkatkan
Daya Saing Masyarakat" di Walking Drums Cafe, Jl. Margonda Raya, Depok, Senin
(30/3/2020).

Ia mencontohkan, dengan UU Cipta Kerja, bisnis proses untuk bangunan sederhana
misalnya 2 tingkat cukup dengan penerapan standar dan prototipe bangunan yang
ditetapkan oleh Pemerintah, dan selanjutnya pelaku usaha hanya menyatakan akan
memenuhi standar dan sistem elektronik menerbitkan komitmen pemenuhan
standar dari prototipe bangunan yang telah ditetapkan, secara otomatis. Sementara
petugas (birokrasi) hanya melakukan pengawasan di lapangan untuk pemenuhan
standar tersebut.

"Selain itu, untuk kepastian, kemudahan, dan keadilan berusaha bagi pelaku Usaha
Mikro Kecil (UMK), pelaku UMK cukup hanya dengan mendaftarkan dalam sistem
elektronik yang akan dibantu oleh Pemerintah dan pihak terkait lainnya. Pendaftaran
tersebut merupakan perizinan tunggal bagi UMK untuk melakukan produksi dan
penjualan sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah," tambahnya.

Senada, Pakar Hukum Universitas Tarumanegara, Dr. Ahmad Redi mengatakan
Omnibus Law adalah suatu teknik untuk menyederhanakan peraturan perundang-
undangan agar memiliki dampak positif yang bisa segera didapat.

"Ada 7 juta pengangguran di Indonesia. Setiap tahun pengangguran bertambah.
Jika melakukan business as usual , bangsa Indonesia akan sulit untuk memenuhi
target kesejahteraan," ungkap Dr. Redi melalui teleconference.

Salah satu keunggulan metode Omnibus Law adalah kepraktisan untuk mengoreksi
banyak regulasi bermasalah. Meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-

Page 98 of 107.