Page 352 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 352
Dia menjelaskan, rumus penentuan UMK ditentukan pemerintah pusat. Jika ada upaya untuk
mengubahnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan tidak boleh dilakukan karena tidak
ada kewenangannya.
Sebagai gantinya, gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menawarkan solusi kepada para
pekerja dan buruh di Jawa Barat terkait dengan pengupahan tahun 2022.
Dia menyebutkan, salah satunya dengan mencari formula penghitungan untuk buruh dengan
masa kerja lebih dari setahun.
"Tapi kepada buruh saya sampaikan UMK atau Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah untuk
pekerja yang belum satu tahun, kalau yang sudah lewat satu tahun itu masih kosong
regulasinya," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Menurutnya, UMP dan UMK hanya mengatur atau diperuntukkan bagi buruh dengan masa kerja
satu tahun.
Adapun, bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di atas satu tahun pengupahan yang
berlaku menggunakan struktur dan skala upah.
"Sehingga saya mengajak diskusi agar buruh fokusnya pada cara menghitung upah setelah satu
tahun sehingga mayoritasnya akan mendapatkan keadilan yang lebih baik," katanya.
Menurutnya, hal tersebut lebih baik dibandingkan meminta pemerintah daerah melakukan
sesuatu yang tidak sesuai kewenangan. Pasalnya, gubernur hanya menetapkan dan tidak bisa
mengoreksi.
Seperti diketahui, UMK 27 kabupaten dan kota telah ditetapkan menggunakan perhitungan
Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 yang merupakan turunan UU Omnibus Law. UMK akan
berlaku pada 1 Januari 2022 dan tidak ada penangguhan bagi pengusaha..
351
