Page 357 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

NILAI UMP 2022 DISEBUT BAKAL DIREVISI LAGI, BEGINI KATA WAGUB DKI

Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara soal kabar pihaknya
akan melakukan revisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk kedua kalinya. Ia belum
bisa memastikan kebijakan itu akan dilakukan atau tidak. Riza menjelaskan, sejauh ini kenaikan
UMP yang telah ditetapkan DKI sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp
4.641.854. Karena itu, ia mengaku akan melihat perkembangan selanjutnya soal rencana revisi
kedua itu.

"Sekarang sudah diputuskan angka 5,1 tapi kalau ada perkembangan lain nanti kami akan lihat,"
ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (24/12/2021).

Politisi Gerindra ini menyatakan, keputusan Gubernur Anies Baswedan menaikan UMP 2022
dengan alasan keadilan. Kenaikan 5,1 persen disebutnya sudah cocok bagi para buruh dan
pengusaha. Pada prinsipnya Pemerintah DKI menetapkan UMP sebesar 5,1 persen ini untuk
memberikan yang terbaik bagi kepentingan buruh dan pengusaha dan menciptakan keadilan
kepada masyarakat.

Pada awalnya, memang Anies sempat memutuskan UMP naik hanya 0,8 persen. Keputusan itu
diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Terkait besarannya kan yang pertama sudah diputuskan karena memang harus diputuskan
terkait dengan PP Nomor 36 Tahun 202," jelasnya.

Kendati demikian, formula dalam PP tersebut dinilai tidak cocok dengan ibu kota. Karena itu,
nilai UMP perlu kembali dinaikan sesuai dengan perkembangan ibu kota saat ini yang sudah
membaik.

"Dalam perkembangannya dirasa kurang adil karena angka inflasi angka pertumbuhan tinggi
maka dicoba disesuaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga menyebut akan ada revisi ketiga
nilai UMP 2022. Kabar ini ia dapatkan setelah menghubungi Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi), Andri Yansyah. Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan diketahui awalnya menetapkan kenaikan UMP hanya 0,85 persen atau Rp38 ribu jadi
Rp4.453.953. Lalu ia merevisinya setelah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan jadi naik 5,1
persen atau Rp225.667.

"Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi lagi," ujar Pandapotan
dalam acara laporan akhir tahun fraksi PDI-Perjuangan di Blok M, Jakarta Selatan, Selasa
(21/12/2021).

Karena itu, Pandapotan menilai Anies hanya membuat gaduh masyarakat. Kondisi hubungan
buruh dan pengusaha malah semakin diperkeruh karena aturan yang berubah-ubah.

"Jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap
rakyatnya. Kenapa begitu, karena itu akan menciptakan suasana tidak kondusif antara
pengusaha dengan buruh," tuturnya.

Menurutnya, memang ada pengusaha yang mampu untuk mengikuti aturan kenaikan UMP
sebanyak 5,1 persen itu. Namun, masih ada juga pengusaha yang keberatan dengan angka
tersebut.
"Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar Pergub ini kan buat semua
tenaga kerja," pungkasnya..

356