Page 358 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 358
Judul Kemnaker Tegaskan Semua Kepala Daerah Terapkan PP No.36/2021
Tentang Pengupahan
Nama Media teropongsenayan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL http://www.teropongsenayan.com/126577-kemnaker-tegaskan-semua-
kepala-daerah-terapkan-pp-no362021-tentang-pengupahan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 14:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia menegaskan semua kepala
daerah dapat menerapkan aturan turunan UU Cipta Kerja dalam menetapkan UMP 2022. Aturan
yang dimaksud adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
KEMNAKER TEGASKAN SEMUA KEPALA DAERAH TERAPKAN PP NO.36/2021
TENTANG PENGUPAHAN
JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia menegaskan semua
kepala daerah dapat menerapkan aturan turunan UU Cipta Kerja dalam menetapkan UMP 2022.
Aturan yang dimaksud adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
357
