Page 359 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 359
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada wartawan, Jumat (24/12/2021).
Indah mengungkapkan dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP
dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12
bulan.
Sedangkan, tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah.
Indah menyebut ketika terjadi perselisihan mengenai pengupahan, dinas ketenagakerjaan mesti
mendorong pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.
Putri menambahkan bahwa selain upah minimum, saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," jelas Indah.
Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, lanjut Putri, maka dilakukan pengawasan teknis.
Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis
melalui reviu, monitoring, dan evaluasi.
Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," pungkasnya..
358
