Page 361 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

"Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1 persen sangat rasional. Karena hal
ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku,
sesuai hasil perhitungan," ucap Said dalam keterangan resmi, Jumat (24/12).

Apalagi, kenaikan UMP DKI sekitar 5 persen mendapat dukungan dari Menteri Perencanaan dan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Sebab, menurutnya, kenaikan
upah minimum sekitar 5 persen bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga mencapai Rp180
triliun dan hal ini turut menguntungkan pengusaha.

Di sisi lain, ia mengklaim beberapa bupati dan wali kota sudah memberikan rekomendasi
kenaikan UMK yang lebih tinggi kepada gubernur. Misalnya, Bupati Karawang disebut
merekomendasikan kenaikan UMK mencapai 6,7 persen, Wali Kota Tangerang 6 persen, serta
Bupati dan Wali Kota Bekasi 5,7 persen.

Said juga menilai kenaikan upah minimum di Indonesia jauh lebih rendah dari negara-negara
lain, misalnya Thailand mencapai 3,29 persen dan Vietnam 7,1 persen. Untuk itu, ia meminta
para gubernur segera mendengar aspirasi buruh.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mengaku juga sudah
mendesak para gubernur untuk merevisi besaran upah minimum. Khususnya, Gubernur Jawa
Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Kami terus mendorong seluruh kepada daerah, Gubernur Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,
Jawa Timur juga, untuk tidak menetapkan atau menghitung UMP 2022 berdasarkan rekomendasi
pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker," kata Mirah kepada CNNIndonesia.com.

Namun, Mirah menyayangkan karena belum ada gubernur lain yang mau mengubah besaran
upah minimumnya selain Anies. oleh karena itu, ia menegaskan berbagai aksi dan lobi-lobi akan
terus dilakukan.

360