Page 366 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 366
Judul Kemnaker Wajibkan Pemda Tetapkan Upah Minimum Sesuai PP
Pengupahan
Nama Media katadata.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61c56dab1d12a/kemnaker-
wajibkan-pemda-tetapkan-upah-minimum-sesuai-pp-pengupahan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 13:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Serta melakukan pembinaan
teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jika terbukti terdapat
kesalahan, untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
neutral - Danang Girindrawardana (Direktur Ekseutif Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kalau
seorang gubernur bisa menetapkan UMP dengan cara yang sangat otoriter seperti itu, apa
gunanya peraturan perundangan?
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus mengawal pelaksanaan pengupahan pada
2022 sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengingatkan pemerintah
daerah wajib mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dalam menetapkan upah minimum.
365
