Page 368 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 368
ekonomi di 2021alih-alih 2022. Ketiga, keputusan Anies diambil secara sepihak saja. Dewan
pengupahan tidak diajak berdiskusi dalam revisi ini.
"Kalau seorang gubernur bisa menetapkan UMP dengan cara yang sangat otoriter seperti itu,
apa gunanya peraturan perundangan?" kata Danang.
Sebagai informasi, untuk tahun 2022, formula kenaikan UMP merujuk pada PP No 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan yang merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor
11/2020 tentang Cipta Kerja.
Merujuk pada aturan tersebut, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.
Ada sejumlah variabel yang menjadi perhitungan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan seperti
paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Data Badan Pusat Statistik
menjadi acuan dalam perhitungan variabel tersebut.
Dalam penjelasannya, Anies mengatakan formula kenaikan UMP sesuai PP No 36 Tahun 2020
tidak cocok diterapkan di Jakarta. Apalagi kenaikannya masih berada di bawah besaran inflasi di
ibu kota sebesar 1,1%. Revisi kenaikan upah di Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank
Indonesia. BI meramal pertumbuhan ekonomi RI 2022 mencapai 4,7%-5,5%. Adapun inflasi
akan berada di rentang 2-4%.
367
