Page 372 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

SENTILAN 'MAUT' PEMERINTAH SOAL UMP 2022, DITUJUKAN KE ANIES?

Jakarta, - Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan bahwa
kepala daerah harus mengikuti rencana dan aturan penetapan upah yang berlaku oleh
pemerintah pusat. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, Jumat (24/12/21).

Ia mengklaim Kementerian lain yakni Kementerian Dalam Negeri bakal ikut mengawal penetapan
UMP oleh Gubernur tersebut, begitu juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi
se-Indonesia.

Ungkapan itu tidak lepas akibat munculnya polemik revisi UMP DKI Jakarta 2022. Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan merevisi UMP tahun 2022, dari yang semula naik 0,85% sebesar Rp
38.000 menjadi 5,1% atau Rp 225.667. UMP DKI Jakarta tahun depan akan naik menjadi Rp
4.641.854.

Akibat perubahan itu, kalangan pengusaha ngamuk dan menuduh Anies tidak mengikuti
ketentuan penetapan upah minimum. Dinas Ketenagakerjaan di daerah wajib memberikan
pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK)
adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan.

Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah. Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, dinas
ketenagakerjaan harus mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit.

"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.

Selain Upah Minimum (UM), pengusaha juga harus mengikuti kewajibannya, yakni
mengimplementasikan struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan. Sehingga tidak ada
lagi pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan belasan hingga puluhan tahun namun
gajinya hanya UMP.

"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," kata Putri.

Jika belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, maka dilakukan pengawasan teknis. Lagi,
jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif.

"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," ujarnya.

Alasan Anies Anies beralasan penetapan UMP dengan menggunakan formula yang diatur dalam
PP 36/2021 tentang Pengupahan tidak sesuai dengan prinsip keadlian.
Kenaikan upah 0,85% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Jakarta yang mencapai 1,14 persen.
Selain itu, ia menilai ketidakadilan akibat penerapan formula UMP dalam beleid tersebut juga

371