Page 375 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

SERIKAT PEKERJA PERTAMINA ANCAM MOGOK KERJA, AHOK PASTIKAN RENCANA
PEMOTONGAN GAJI BATAL
JAKARTA - Serikat pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berencana melaksanakan aksi mogok kerja mulai 29
Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga meminta
Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, sosok yang
namanya masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh versi Majalah Forbes.

FSPPB mengklaim telah melayangkan surat kepada manajemen Pertamina dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 20 Desember 2021 terkait rencana aksi mogok kerja
tersebut. Surat itu juga ditembuskan ke Erick Thohir. Pemberitahuan rencana mogok kerja itu
disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17
Desember 2021 yang ditandatangani Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB
Sutrisno.

Adapun aksi mogok kerja rencananya akan diikuti pekerja Pertamina Group, anggota Serikat
Pekerja Pertamina yang tergabung dalam FSPPB dan akan dilakukan diseluruh wilayah kerja
Pertamina holding dan subholding.

Dari kabar yang beredar, alasan rencana mogok adalah soal pemangkasan gaji yang dilakukan
manajemen Pertamina. Pekerja yang tergabung dalam PSPPB mengklaim memahami situasi
perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Namun yang dipersoalkan pekerja adalah
pemangkasan gaji justru dilakukan ketika perusahaan membukukan kinerja positif.

FSPBB menyebut, situasi pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah
(work from home) tidak bisa jadi alasan pemotongan penghasilan para karyawan. Di sisi lain
yang membuat pekerja kecewa adalah gaji dan tunjangan direksi yang tidak dipotong. FSPPB
menuntut manajemen Pertamina membayarkan gaji karyawan sesuai dengan PKB (Perjanjian
Kerja Bersama).

Isi surat FSPPB Berdasarkan surat pemberitahuan rencana mogok itu, ada lima poin yang
menjadi alasan aksi tersebut dilakukan. Pertama, tidak tercapainya kesepakatan untuk
melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang
diwakili oleh FSPPB. Kedua, pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan
perundingan.
Ketiga, tidak adanya itikad baik dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk
membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Keempat, tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB. Serta
kelima, diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti Direktur Utama
Pertamina Nicke Widyawati dengan yang lebih baik.

TPPI FSPPB dalam suratnya menegaskan waktu mogok kerja dapat dihentikan sebelum jangka
waktu yang disampaikan apabila tuntutan yang disampaikan dalam surat kepada Menteri BUMN
telah dipenuhi. Bisa pula dengan perusahaan bersedia melakukan perundingan berdasarkan
syarat-syarat yang pernah FSPPB sampaikan kepada Direktur SDM Pertamina pada agenda pra
perundingan PKB yang berlangsung di Cirebon pada tanggal 8-10 Desember 2021.

Ahok Pastikan Rencana Pemotongan Gaji Batal Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan, rencana pemotongan gaji karyawan Pertamina tidak
jadi dilakukan. Hal ini dikatakan Ahok usai bertemu dengan dewan direksi Pertamina pada Kamis
(23/12/2021). Salah satu bahasan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemotongan gaji
karyawan.

374