Page 378 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

pengupahan tahun 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," ucap Dirjen PHI (Pembinaan
Hubungan Industrial) dan Jamsos (Jaminan Sosial) Kemnaker, Indah Anggoro Putri di Jakarta,
Jumat (24/12).

Ditekankan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, Dinas Ketenagakerjaan, diminta
mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog. Bisa berdialog secara Bipartit yakni
antara pekerja dan pengusaha, maupun Tripartit yakni dialog antara pekerja, pengusaha dan
pemerintah.

"Pemerintah Daerah (Pemda), wajib mengedepankan mekanisme Tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait Ketenaga kerjaan," saran Dirjen Putri.

Dikatakan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong implementasi
struktur dan skala upah di perusahaan- perusahaan. Pemerintah berkewajiban me-mediasi
perusahaan/pemberi kerja, untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah. Serta
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan
pengembangan.
"Dalam hal pembinaan teknis, telah dilakukn secara optimal. Tapi belum membuahkan hasil
sesuai yang diharapkan, maka dilakukan pengawasan teknis," lanjut Dirjen.

Pengawasan teknis, meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yng
sudah diserahkan kepada Pemda. Maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui reviu,
monitoring dan evaluasi. Jika pengawasan teknis belummembuahkan hasil, maka dilakukn
tahapan teknis selanjut nya. Berupa pemeriksaan reguler dan atau pemeriksaan khusus atau
investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan, maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan sanksi. Sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan yng berlaku," tegas Dirjen Putri. (ira)..

377