Page 377 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 377

Judul               Kemnaker Sarankan Perusahaan Mampu Bayar UMP Diatas Penetapan
                                    Gubernur
                Nama Media          harianbhirawa.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-sarankan-perusahaan-
                                    mampu-bayar-ump-diatas-penetapan-gubernur/
                Jurnalis            Helmi Supriyatno
                Tanggal             2021-12-24 13:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri Jakarta (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten
              untuk  menerapkan  PP  Nomor  36  tahun  2021  tentang  Pengupahan,  dan  mewajibkan  semua
              kepala daerah untuk melakukan hal yang sama

              neutral - Indah Anggoro Putri Jakarta (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah Daerah
              (Pemda), wajib mengedepankan mekanisme Tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait
              Ketenaga kerjaan

              neutral - Indah Anggoro Putri Jakarta (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam hal pembinaan
              teknis, telah dilakukn secara optimal. Tapi belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan,
              maka dilakukan pengawasan teknis

              negative  -  Indah  Anggoro  Putri  Jakarta  (Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker)  Dari  hasil
              pemeriksaan  yang  terakhir  ini,  jika  terbukti  terdapat  kesalahan,  maka  untuk  selanjutnya
              digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menegakkan  sanksi.  Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
              perUndang-Undangan yng berlaku



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
              dan  Kepala  Dinas  Ketenaga  kerjaan  (Kadisnaker)  Provinsi  se  Indonesia,  siap  melaksanakan
              pengupahan  tahun  2022,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  RI  Nomor  36  tahun  2021
              tentang Pengupahan.



              KEMNAKER SARANKAN PERUSAHAAN MAMPU BAYAR UMP DIATAS PENETAPAN
              GUBERNUR
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
              dan  Kepala  Dinas  Ketenaga  kerjaan  (Kadisnaker)  Provinsi  se  Indonesia,  siap  melaksanakan


                                                           376
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382