Page 380 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 380
Bahkan, sebagai bentuk protes buruh juga sampai mengambil alih kantor Gubernur. Kejadian ini
pun disebut sebagai 'Anies Effect'.
Bila ditarik lebih awal, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) di tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536. Jumlah itu naik sekitar 0,85% atau Rp 37.749,
dibandingkan UMP 2021 yang sebesar Rp 4.416.186,548. Keputusan ini diberlakukan mulai 21
November.
Kala itu, Anies menjelaskan besaran UMP ini berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain itu, mengacu pula pada pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1
tahun.
Kenaikan upah minimum tersebut dinilai para buruh terlalu minim. Sontak buruh pun melakukan
aksi ke kantor Anies pada 29 November.
Anies pun mendengar keluhan buruh, bahkan ikut menemui buruh. Di tengah-tengah buruh, dia
juga mengaku upah minimum naik terlalu kecil dan akan merevisinya.
Anies pun sempat menyurati Kementerian Ketenagakerjaan soal formulasi perhitungan upah
minimum. Pihaknya menilai kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp
37.749,- atau 0,85% dengan hitungan aturan baru terlalu rendah.
Jumlah sebesar itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu
disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta pun mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi
(1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel itu, maka
keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.
Di 18 Desember, Anies akhirnya merevisi aturan kenaikan UMP 2022 Jakarta. Anies menaikkan
UMP DKI jadi 5,1% atau senilai Rp 225 ribu dari tahun sebelumnya.
Apa yang dilakukan Anies ini pun langsung diprotes pengusaha. Bahkan, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sanksi diberikan karena Anies dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam suratnya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
menyatakan pengusaha meminta kepala daerah yang tidak memahami peraturan perundangan
agar diberikan pembinaan ataupun sanksi.
"Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada
kepala daerah (Anies Baswedan) yang tidak memahami peraturan perundangan yang
mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 pasal 373, yang intinya pemerintah pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Hariyadi.
Kini, kebijakan yang dilakukan Anies justru berefek ke daerah lain. Gelombang desakan revisi
UMP muncul di daerah, salah satunya di Banten.
379
