Page 385 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Sasaran program ini yaitu para pekerja Pertamina Holding di kantor pusat, yang tugas dan
pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah. Para pekerja ini kemudian diberikan opsi memilih pola
kerja dengan mekanisme Work From Office (WFO) alias bekerja dari kantor atau Work From
Home (WFO) yaitu bekerja dari rumah. Pemilihan pola kerja ini, kata dia, dilakukan dengan
persetujuan pekerja dan bersifat opsi sukarela tanpa paksaan. Fajriyah menyebut program ini
tidak akan berdampak bagi para pekerja yang memilih WFO. Menurut dia, direksi dan dewan
komisaris juga bekerja dari kantor. Meski demikian, program ini masih belum dijalankan.

"Masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak," kata dia, kemarin.

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) telah menyampaikan surat
pemberitahuan mogok kerja pada 17 Desember lalu. Surat ini ditujukan kepada Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan juga Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Lewat surat
ini, serikat menyampaikan kalau mereka berencana mogok kerja selama 10 hari, dari 29
Desember 2021 sampai 7 Januari 2022. Ada lima alasan dan sebab mereka berencana mogok
kerja yaitu:

1. Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan PKB di Pertamina, antara pengusaha dan
pekerja yang diwakili FSPPB
2. Pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan
3. Tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau
hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
4. Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB
5. Diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti pimpinan atau Direktur
Utama Pertamina dengan yang lebih baik.

Presiden FSPPB Arie Gumilar tidak bersedia merinci masalah yang dipersoalkan serikat pekerja
di balik rencana aksi mogok kerja tersebut. Untuk konsumsi umum, kata dia, cukup seperti yang
mereka sampaikan di surat saja.

“Masalah hubungan industrial biar tetap jadi masalah internal kami, tak elok kalau diumbar,”
kata dia. Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa juga menyebut
pihaknya tidak pernah mengeluarkan komentar mengenai masalah pemotongan gaji di balik
rencana aksi mogok mereka.

"Itu masih bagian dari internal kami (pekerja dan manajemen," kata dia. Setelah adanya
perselisihan di internal perusahaan minyak negara tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan pun
telah mempertemukan kedua pihak. Pertemuan di gelar di kantor Kemenaker, Jakarta Selatan,
Rabu, 22 Desember, dihadiri oleh Arie, serta Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina M. Erry
Sugiharto dan tim.

Ada beberapa masalah yang diungkap dalam pertemuan, salah satunya mengenai kenaikan upah
yang masih memerlukan komunikasi efektif antar pihak. Berikutnya tentang pemberian insentif
sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, yang akan dicermati oleh kedua pihak. Lalu
terakhir, penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

"Untuk dapat memfolow-up identifikasi dimaksud akan digelar pertemuan lanjutan pasca Natal
dan sebelum tahun baru," kata Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Indah Anggoro Putri, soal mediasi manajemen Pertamina
dengan serikat pekerja.

384