Page 371 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 371

Judul               Sentilan 'Maut' Pemerintah Soal UMP 2022, Ditujukan ke Anies?
                Nama Media          cnbcindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnbcindonesia.com/news/20211224115403-4-
                                    301737/sentilan-maut-pemerintah-soal-ump-2022-ditujukan-ke-anies
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-24 13:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
              menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
              daerah untuk melakukan hal yang sama

              positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Pemerintah daerah wajib mengedepankan
              mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
              perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
              melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
              pengembangan

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
              terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
              menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka
              saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan
              sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya
              beli masyarakat atau pekerja tidak turun



              Ringkasan

              Pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  kembali  menegaskan  bahwa  kepala
              daerah  harus  mengikuti  rencana  dan  aturan  penetapan  upah  yang  berlaku  oleh  pemerintah
              pusat.  Dalam  hal  ini  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan
              sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.




                                                           370
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376