Page 367 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

KEMNAKER WAJIBKAN PEMDA TETAPKAN UPAH MINIMUM SESUAI PP
PENGUPAHAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus mengawal pelaksanaan pengupahan pada
2022 sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker,
Indah Anggoro Putri mengingatkan pemerintah daerah wajib mengikuti Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan upah minimum.

"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Indah seperti dikutip
dari keterangan tertulis, Jumat (24/12).

Kemnaker akan mengawal pelaksanaan pengupahan tahun depan bersama dengan Kementerian
Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia. Dalam
pengawalan, dinas ketenagakerjaan wajib memberi pemahaman bahwa upah minimum
merupakan safety net kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun, tenaga
kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah.

Ketika ada perselisihan terkait pengupahan, dinas ketenagakerjaan diharapkan dapat mendorong
pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.

"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," katanya.

Selain Upah Minimum, pemerintah harus mendorong implementasi struktur dan skala upah di
perusahaan-perusahaan. Pemerintah diwajibkan memediasi perusahaan atau pemberi kerja
untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah.
"Serta melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan,
penelitian, dan pengembangan," katanya.

Apabila pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal namun belum membuahkan hasil,
pengawasan teknis perlu dilakukan. Pengawasan teknis untuk mengetahui dampak pelaksanaan
kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, perlu dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif. Dari
pemeriksaan tersebut, pihak yang terbukti melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi.

"Jika terbukti terdapat kesalahan, untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Polemik soal upah minimum kembali muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
merevisi kenaikan upah minimum provinsi alias UMP 2022 dari 0,85% menjadi 5,1%, akhir pekan
lalu. Dengan revisi tersebut, UMP Ibu Kota bakal naik sebesar Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Kenaikan tersebut jaug di atas yang ditetapkan Kemenaker yakni sebesar 1.09% Direktur
Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia Danang Girindrawardana mengatakan revisi UMP yang
dilakukan Gubernur DKI Jakarta keliru dalam tiga hal.
Pertama, Anies melanggar PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 9 dengan melewati masa waktu
penetapan terakhir, yaitu tanggal 21 November lalu. Kedua, pemerintah provinsi menggunakan
tata cara perhitungan yang tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 6. Dalam
peraturan ini, salah satu faktor penentu UMP adalah angka aktual proyeksi pertumbuhan

366