Page 360 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 360
Judul Serikat Buruh Desak Seluruh Gubernur Revisi UMP seperti Anies
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211224140523-92-
738251/serikat-buruh-desak-seluruh-gubernur-revisi-ump-seperti-anies
Jurnalis Jumat, 24 Dec 2021 14:10 WIB
Tanggal 2021-12-24 14:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1
persen sangat rasional. Karena hal ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies
tunduk pada hukum yang berlaku, sesuai hasil perhitungan
neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami terus mendorong seluruh kepada
daerah, Gubernur Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur juga, untuk tidak menetapkan
atau menghitung UMP 2022 berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kemnaker
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak seluruh gubernur di Indonesia untuk
merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK),
seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden KSPI Said Iqbal
mengatakan revisi ini perlu dilakukan karena perhitungan upah minimum dengan formula
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak sejalan dengan
putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
SERIKAT BURUH DESAK SELURUH GUBERNUR REVISI UMP SEPERTI ANIES
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak seluruh gubernur di Indonesia untuk
merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK),
seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan revisi ini perlu dilakukan karena perhitungan upah
minimum dengan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, besaran
kenaikan dengan formula itu tidak mencerminkan keadilan seperti yang diungkapkan Anies.
359
