Page 353 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 353
Judul Soal UMP DKI Naik 5 Persen, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Klaim
Kementrian Lain Bakal Manut Ikuti Keputusan Gubernur
Nama Media tintahijau.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/31949-soal-ump-dki-
naik-5-persen,-dirjen-phi-dan-jamsos-kemnaker-klaim-kementrian-lain-
bakal-manut-ikuti-keputusan-gubernur
Jurnalis Putri El-Nabila - - - -
Tanggal 2021-12-24 14:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah, dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan bahwa kepala
daerah harus mengikuti rencana dan aturan penetapan upah yang berlaku oleh pemerintah
pusat. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
sebagai turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
SOAL UMP DKI NAIK 5 PERSEN, DIRJEN PHI DAN JAMSOS KEMNAKER KLAIM
KEMENTRIAN LAIN BAKAL MANUT IKUTI KEPUTUSAN GUBERNUR
SUBANG, TINTAHIJAU.COM - Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali
menegaskan bahwa kepala daerah harus mengikuti rencana dan aturan penetapan upah yang
352
