Page 446 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 446
Judul Perusahaan Diminta Bayar Upah Minimum di Atas Penetapan Gubernur
Jika Mampu
Nama Media tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1542749/perusahaan-diminta-bayar-upah-
minimum-di-atas-penetapan-gubernur-jika-mampu
Jurnalis Muhammad Hendartyo
Tanggal 2021-12-24 10:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri meminta perusahaan
membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) di atas penetapan gubernur jika mampu.
PERUSAHAAN DIMINTA BAYAR UPAH MINIMUM DI ATAS PENETAPAN GUBERNUR
JIKA MAMPU
TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri
meminta perusahaan membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) di atas penetapan gubernur jika
mampu.
"Perusahaan yang mampu agar bayar UMP di atas penetapan gubernur," kata Indah dalam
keterangan tertulis, Jumat, 24 Desember 2021.
Dia mengatakan Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap mengawal pelaksanaan pengupahan di
tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” kata dia.
Indah mengatakan dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP
dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12
bulan. Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan
struktur dan skala upah.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, dia meminta dinas ketenagakerjaan
untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
445
