Page 447 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 447
“Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan,” ujarnya.
Indah menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
“Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan,” kata dia.
Jika pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai yang
diharapkan, kata dia, maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis meliputi dampak
pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah
daerah. Pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui reviu, monitoring, dan evaluasi.
Jika pengawasan teknis belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis selanjutnya
berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif.
“Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,” ujarnya.
446
