Page 444 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

KRONOLOGI KISRUH ANCAMAN MOGOK MASSAL SERIKAT PEKERJA PERTAMINA

Ancaman mogok kerja yang dilayangkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
kepada manajemen PT Pertamina (Persero) tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, hubungan kedua
pihak semakin runcing, meski telah mendapatkan mediasi dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).

Dari hasil mediasi tersebut, Kemnaker menyatakan Pertamina dan FSBB sepakat untuk menjajaki
komunikasi, termasuk soal pemotongan gaji yang menjadi keberatan serikat pekerja.

"Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah titik persoalan di antaranya konsultasi dan komunikasi
antar pihak (yang) masih perlu dioptimalkan," kata Direktur Jenderal Perselisihan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam pernyataan resmi di Jakarta,
Kamis (23/12).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga bakal mencermati insentif sesuai dengan isi perjanjian kerja
bersama (PKB) dan memperkuat persepsi terkait kewenangan masing-masing sesuai ketentuan
berlaku.

Sebelumnya, pada 17 Desember 2021 lalu, FSPPB mengancam akan melakukan mogok kerja
pada dua waktu yang berbeda, yakni 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022. Aksi tersebut
disebut akan dilakukan oleh seluruh pekerja Pertamina.

Pemicunya, karena tidak tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di internal
perusahaan. Selain itu, serikat pekerja juga menuntut agar Direktur Utama Pertamina Nicke
Widyawati turun dari jabatannya.

Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai Nicke tidak memiliki
itikad baik untuk membangun hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Namun demikian, Hakeng tak menjelaskan lebih lanjut mengenai masalah hubungan kerja yang
tak harmonis dan komunikasi seperti apa yang mendorong serikat pekerja akan melakukan aksi
mogok kerja.

Hakeng mengklaim aksi mogok kerja ini merupakan yang pertama dalam sejarah serikat pekerja
Pertamina. "Selama ini, bisa di track record kami tak pernah melakukan kegiatan atau aksi-aksi
besar di luar kepentingan rakyat ya," terang dia.

Alasan mogok lainnya adalah karena direksi Pertamina memutuskan memotong gaji karyawan
di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-
19.

"Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan
potong gaji karena dianggap bekerja dari rumah," ungkap Hakeng kepada CNNIndonesia.com,
Senin (21/12).

Menanggapi hal tersebut, pihak manajemen Pertamina mengatakan kebijakan pemotongan gaji
karyawan baru sebatas rencana dan belum diimplementasikan. "Rencana program ini
(pemotongan gaji) belum dijalankan dan masih dalam proses mendapatkan masukan dari
berbagai pihak," imbuh Fajriyah Usman, VP Corporate Communication Pertamina, Rabu (22/12).

Ia mengatakan rencana pemotongan gaji dibuat dalam rangka adaptasi menyambut momentum
pasca pandemi. BUMN migas itu sedang membuat kajian program agile working.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok. Ia mengingatkan manajemen bahwa pengurangan gaji harus dimulai dari direksi. Dengan

443