Page 439 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 439
Judul Kemnaker Minta Perusahaan Implementasikan Struktur dan Skala Upah
Nama Media tempo.co
Newstrend Penerapan Struktur dan Skala Upah
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1542778/kemnaker-minta-perusahaan-
implementasikan-struktur-dan-skala-upah
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2021-12-24 10:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyebut pemerintah terus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
KEMNAKER MINTA PERUSAHAAN IMPLEMENTASIKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyebut pemerintah terus
mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
“Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan,” kata Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah
Anggoro Putri, dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Desember 2021.
Apabila pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, kata Putri, maka dilakukan pengawasan teknis.
Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah melakukan pengawasan
teknis melalui reviu, monitoring, dan evaluasi.
Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif.
“Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,” ujar Putri.
Ia juga mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal
438
