Page 440 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 440
pelaksanaan pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
“Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” kata Putri.
Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas
ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa
upah minimum adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari
12 bulan.
Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur
dan skala upah.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit.
“Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan,” katanya.
439
