Page 500 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 500
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/12).
Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib
memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP
dan UMK) adalah yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun
tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala
upah.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," terang Putri.
Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," ucap Putri.
Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, lanjut Dirjen Putri, maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis
meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan
kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui,
monitoring, dan evaluasi.
Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus atau/investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," pungkas Putri..
499
