Page 497 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 497
Judul Kepgub Revisi UMP 5,1 Persen Tak Kunjung Diterbitkan, Wagub Minta
Seluruh Pihak Bersabar
Nama Media wowkeren.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00402418.html
Jurnalis Tim WowKeren
Tanggal 2021-12-24 09:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Enggak lama lagi, tunggu saja segera
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Dalam perkembangannya dirasa
kurang adil karena angka inflasi angka pertumbuhan (ekonomi) tinggi maka dicoba disesuaikan,
sekarang sudah diputuskan angka 5,1 persen
Ringkasan
Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk merevisi
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen atau
Rp225.667. Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan sejumlah sentimen
positif dari kajian yang ada.
KEPGUB REVISI UMP 5,1 PERSEN TAK KUNJUNG DITERBITKAN, WAGUB MINTA
SELURUH PIHAK BERSABAR
Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk merevisi
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen atau
Rp225.667. Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan sejumlah sentimen
positif dari kajian yang ada.
Akan tetapi, Keputusan Gubernur (Kepgub) soal revisi kenaikan UMP itu belum juga diterbitkan
hingga saat ini. Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria meminta agar
semua pihak bisa menunggu Kepgub tersebut.
Riza mengatakan bahwa aturan mengenai revisi UMP DKI 2022 itu tidak lama lagi akan
diterbitkan. "Enggak lama lagi, tunggu saja segera," tutur Riza dalam keterangan, Kamis (23/12).
Lebih lanjut, Riza menuturkan bahwa apapun yang nantinya akan terbit mengenai revisi UMP
DKI 2022, pada dasarnya Pemprov menginginkan yang terbaik untuk semua pihak. Baik bagi
kepentingan buruh, pengusaha, dan kepentingan masyarakat.
496

