Page 498 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 498
Seperti yang diketahui sebelumnya, Pemprov DKI telah memutuskan kenaikan UMP 2022 sebesar
0,8 persen pada 20 November lalu. Kemudian, belum lama ini, Pemprov kembali merevisi dan
menaikkannya menjadi 5,1 persen.
"Dalam perkembangannya dirasa kurang adil karena angka inflasi angka pertumbuhan (ekonomi)
tinggi maka dicoba disesuaikan, sekarang sudah diputuskan angka 5,1 persen," tutur Riza.
Mengenai keputusan Anies soal revisi kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen itu lantas mendapat
respons dari sejumlah pihak. Termasuk di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kemnaker menyesalkan keputusan Anies untuk menaikkan UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen.
Pasalnya, keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Tidak hanya itu, Kemnaker bahkan juga menjelaskan akan ada sanksi bagi kepala daerah yang
menetapkan UMP di luar PP 36/2021. Nantinya, bagi kepala daerah yang melanggar akan dikenai
sanksi sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan domain Kemendagri.
Menanggapi sikap dari Kemnaker yang sesalkan kenaikan UMP DKI 2022 itu, Riza menuturkan
bahwa keputusan revisi tersebut didasari oleh rasa keadilan bagi semua pihak. Ia lantas berharap
agar keputusan tersebut bisa kembali didiskusikan.
497
