Page 493 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 493
Judul Kemnaker Minta Perusahaan Yang Mampu Agar Bayar UMP di Atas
Penetapan Gubernur
Nama Media harianumumsinarpagi.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://harianumumsinarpagi.com/2021/12/24/kemnaker-minta-
perusahaan-yang-mampuagar-bayar-ump-di-atas-penetapan-gubernur/
Jurnalis admin
Tanggal 2021-12-24 09:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) minta agar perusahaan yang mampu membayar UMP
2022 di Atas Penetapan Gubernur. Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala
Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
KEMNAKER MINTA PERUSAHAAN YANG MAMPU AGAR BAYAR UMP DI ATAS
PENETAPAN GUBERNUR
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) minta agar perusahaan yang mampu membayar UMP
2022 di Atas Penetapan Gubernur.
Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker)
Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan pengupahan di tahun 2022 berdasarkan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama,” kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, di Jakarta, Kamis (23/12/2021).
Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas
ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa
upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang
bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan
diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah.
Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit. “Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam
penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan,” katanya.
492
