Page 489 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Judul Polemik Revisi UMP A La Anies yang Makin Runyam!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211224082153-4-
301647/polemik-revisi-ump-a-la-anies-yang-makin-runyam
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-24 09:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya-upaya pembinaan harus lebih
dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan hukum sebagai langkah terakhir

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mendagri sudah menyampaikan surat kepada
gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada
gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini

neutral - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemnaker) Kemnaker siap hadir untuk
memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena
unsur pembinaannya yang kita kedepankan

neutral - Nurjaman (Kasubbag Pemantauan dan Penyidikan) Kalo di-publish pergubnya kami
mohon urungkan niatnya, kalau sudah diterbitkan dibatalkan kembali karena Pak Anies punya
wewenang. Jika usaha kami nggak menghasilkan yang baik kami akan upaya hukum melalui
PTUN

neutral - Agus Pambagio (Pengamat kebijakan Publik) Silakan saja, sangat bisa PTUN, lakukan
saja

negative - Agus Pambagio (Pengamat kebijakan Publik) Pergub nggak bisa dikeluarkan saja
tanpa liat Perda dan peraturan di atasnya

neutral - Agus Pambagio (Pengamat kebijakan Publik) Pasti lah (Gubernur lain bisa ikut), apalagi
demo juga di sana. Kalau demo terus, diteken, pengusaha mau bayar? makanya harus ada
diskusi tripartit

negative - Agus Pambagio (Pengamat kebijakan Publik) Kemnaker harus take action, kalau nggak
Presiden (bisa-bisa) nyuruh Menteri Marves lagi

negative - Agus Pambagio (Pengamat kebijakan Publik) Makanya buat peraturan itu harus sesuai
UU 12 tahun 2011 (Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yang diperbarui UU
15 tahun 2019 (Tentang Perubahan atas UU 12 tahun 2011), di situ ada hirarkinya. Masalahnya

488