Page 490 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

pemerintah sejak Covid-19 bikinnya pake SE yang tidak berkekuatan hukum, jadi orang
melanggar juga nggak apa-apa
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Buruh Indonesia sedang mempersiapkan aksi besar besaran
di kantor gubernur di seluruh Indonesia dan di seluruh kantor Apindo pusat provinsi, serta ibu
kota di seluruh Indonesia

Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022, dari yang
semula naik 0,85% sebesar Rp 38.000 menjadi 5,1% atau Rp 225.667. UMP DKI Jakarta tahun
depan akan naik menjadi Rp 4.641.854. Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Ia meminta pengawas ketenagakerjaan
mengawal pelaksanaan upah minimum tersebut.

POLEMIK REVISI UMP A LA ANIES YANG MAKIN RUNYAM!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022, dari yang
semula naik 0,85% sebesar Rp 38.000 menjadi 5,1% atau Rp 225.667. UMP DKI Jakarta tahun
depan akan naik menjadi Rp 4.641.854.

Pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyoroti keputusan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun
2022. Ia meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan upah minimum tersebut.

Pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan harus bekerja secara
profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-yustisial, demi
memastikan pelaksanaan upah minimum sesuai aturan. Jika ada pelanggaran, penindakan
hukum juga harus berjalan.

"Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan
hukum sebagai langkah terakhir," kata Ida dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (24/12/21).
bilang ketika keduanya berjalan, maka tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan, utamanya
dalam kasus revisi UMP DKI Jakarta 2022. Selain itu, semua pihak juga harus mematuhi PP 36
tahun 2021 tentang pengupahan. Sejak jauh-jauh hari, Ida sudah mengancam kepala daerah
yang melanggar bakal mendapatkan sanksi.

"Mendagri sudah menyampaikan surat kepada gubernur terkait ketentuan upah minimum, dalam
surat tersebut juga disampaikan sanksi kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak
memenuhi kebijakan pengupahan ini," kata Ida saat mengadakan konferensi pers secara daring,
Selasa (16/11/2021) Namun, nada lebih diplomatis datang dari Kepala Biro Humas Kemnaker,
Chairul Fadhly Harahap. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri
di bawah komando Mendagri Tito Karnavian dalam rangka pembinaan dan pengawasan
kebijakan soal pengupahan. Kemnaker harus memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait
penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

"Kemnaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan
upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," katanya.

489