Page 491 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 491
Foto: Ratusan buruh dari beberapa aliansi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai
Kota, Jakarta, Senin (29/11/2021). Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mencabut Surat Keputusan (SK) upah minimum provinsi (UMP) 2020. (Andrean Kristianto)
Ratusan buruh dari beberapa aliansi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota,
Jakarta, Senin (29/11/2021). Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut
Surat Keputusan (SK) upah minimum provinsi (UMP) 2020. (Andrean Kristianto) Ketika
pemerintah lebih mengutamakan komunikasi, kalangan pengusaha yang paling tidak suka
dengan keputusan Anies tersebut bakal mengambil langkah hukum. Mereka bakal menggugat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah revisi
peraturan gubernur terbaru keluar.
Hingga kini, Anies baru menyampaikan perubahan UMP secara verbal. Untuk mengubahnya
secara resmi harus melalui payung hukum yang jelas, dalam hal ini Pergub.
"Kalo di-publish pergubnya kami mohon urungkan niatnya, kalau sudah diterbitkan dibatalkan
kembali karena Pak Anies punya wewenang. Jika usaha kami nggak menghasilkan yang baik
kami akan upaya hukum melalui PTUN," kata Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Nurjaman.
Pengamat politik Agus Pambagio pun menilai pengusaha bisa mengambil langkah tersebut
sebagai upaya hukum.
"Silakan saja, sangat bisa PTUN, lakukan saja," katanya Kamis (23/12/21).
Ia juga mempertanyakan dasar Anies dalam merevisi UMP DKI Jakarta tahun depan. Seharusnya
kepala daerah atau gubernur menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan untuk
menentukannya. PP 36 mengacu pada UU Cipta Kerja.
"Pergub nggak bisa dikeluarkan saja tanpa liat Perda dan peraturan di atasnya," sebutnya.
Akibat Keputusan Anies yang merevisi upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022 bisa
berefek domino. Gubernur di daerah lain bisa mengubah kebijakan dengan menaikkan UMP di
atas ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah pusat berdasar UU Cipta Kerja.
"Pasti lah (Gubernur lain bisa ikut), apalagi demo juga di sana. Kalau demo terus, diteken,
pengusaha mau bayar? makanya harus ada diskusi tripartit," katanya.
Ia bilang nilai UMP yang berubah-ubah bisa berdampak pada ketidakpastian berusaha. Pasalnya,
dunia usaha sudah menyusun struktur skala upah sejak bulan lalu. Jika ada perubahan
mendadak, maka banyak perusahaan harus kembali menyusun ulang biaya untuk sumber daya
manusianya (SDM).
Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah harus segera merespons
yang terjadi di DKI Jakarta. Ia bilang Kemnaker tak boleh membiarkan kondisi berlarut-larut
dalam jangka waktu lama. Jika tidak, kepastian usaha dan hukum menjadi tidak jelas.
"Kemnaker harus take action, kalau nggak Presiden (bisa-bisa) nyuruh Menteri Marves lagi,"
seloroh Agus.
Namun, keputusan yang lahir dari Kemnaker tidak boleh lagi dalam bentuk Surat Edaran (SE)
seperti yang sudah terjadi sebelumnya, misal dalam ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) di
tahun 2020 lalu. Bahkan, dalam penetapan UMP tahun 2021 pun, Menaker lagi-lagi hanya
mengeluarkan Nomor M/11/HK.04/2020 SE yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia.
"Makanya buat peraturan itu harus sesuai UU 12 tahun 2011 (Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan) yang diperbarui UU 15 tahun 2019 (Tentang Perubahan atas UU 12 tahun
490
