Page 292 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 292
MENAKER: PENGATURAN UPAH DI UU CIPTA KERJA TIDAK ADA YANG DIBATALKAN
MK
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan dengan dinyatakan masih
berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap
berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Ia sebut pernyataannya ini
sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu.
Ida mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.
Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan
tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan. Ia kembali meminta kepada semua pihak
khususnya para Kepala Daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur
dalam PP 36/2021.
"Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja,
tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha," tegas Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan terkait dengan UM sendiri merupakan instrumen jaring pengaman
bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di bawah nilai UM yang berlaku
pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja maksimal 12
bulan. Dalam pelaksanaannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap
tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan
catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari
rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.
Atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3
tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi. Selanjutnya, dalam penetapan UMK,
Gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan
setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, maka
Gubernur tidak dapat menetapkan UMK.
"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar
wilayah, baik antar Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota tidak semakin melebar," kata Ida.
"Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi
dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan
kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
Terakhir, Menaker Ida menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas
ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan
struktur skala upah (SUSU) di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi
penyusunan SUSU, sedangkan Pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan
hukum khususnya di bidang pengupahan.
Menker menyatakan pihaknya telah menginstruksikan agar Mediator dan Pengawas
Ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan UM 2022 serta
penerapan SUSU.
Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para Kepala Daerah untuk ikut tegas dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah.
"Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan," ujarnya.
291
