Page 295 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 295
"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana yang telah
disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta
aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK," katanya
melaui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (2/12/2021).
Atas dasar itu, sambung Ida, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat
ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku.
Dia menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat
UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Dengan demikian,
proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut,
termasuk mengenai pengupahan.
"Oleh karenanya, saya kembali meminta kepada semua pihak khususnya para Kepala Daerah
untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Saya juga
mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM (upah minimum)
saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha," tegasnya.
Lanjut Ida, upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh.
Pengusaha tidak boleh membayar upah/gaji di bawah nilai upah minimum yang berlaku pada
satu wilayah. Upah minimum juga hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12
bulan.
294
