Page 437 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 437
Judul Kecewa UMK 2022, Buruh KBB Sayangkan Gubernur Tak Gunakan Hak
Diskresi untuk Naikan Upah
Nama Media idxchannel.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.idxchannel.com/economics/kecewa-umk-2022-buruh-kbb-
sayangkan-gubernur-tak-gunakan-hak-diskresi-untuk-naikan-upah
Jurnalis Adi Haryanto
Tanggal 2021-12-02 11:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Budiman (Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN), KBB) Kami sangat
menyayangkan gubernur tidak mengabulkan tuntutan kenaikan UMK tahun 2022 di KBB. Padahal
gubernur punya hak diskresi yang bisa digunakannya
negative - Budiman (gubernur jawa baratKetua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN), KBB) Contoh
di Jawa Timur ada kenaikan empat sampai lima kabupaten/kota yang dianggap ring satu, dengan
rata-rata kenaikan Rp75.000 atau setara 1,74%. Tapi kalau acuannya PP 36 pasti tidak akan
naik
positive - Budiman (Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN), KBB) Harusnya hal itu
dipertimbangkan dengan menggunakan hak diskresi dan berkomunikasi dengan kementerian
positive - Budiman (Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN), KBB) Itu juga jadi komplain kita,
padahal ada kesempatan untuk berdiskusi untuk mencari solusi
Ringkasan
Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyesalkan keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil yang tidak menaikan UMK tahun 2022. Padahal gubernur punya kewenangan dalam
memutuskan kenaikan UMK dan tidak harus mengacu pada PP No 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.
KECEWA UMK 2022, BURUH KBB SAYANGKAN GUBERNUR TAK GUNAKAN HAK
DISKRESI UNTUK NAIKAN UPAH
Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyesalkan keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil yang tidak menaikan UMK tahun 2022. Padahal gubernur punya kewenangan dalam
436
