Page 438 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 438
memutuskan kenaikan UMK dan tidak harus mengacu pada PP No 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Kami sangat menyayangkan gubernur tidak mengabulkan tuntutan kenaikan UMK tahun 2022
di KBB. Padahal gubernur punya hak diskresi yang bisa digunakannya," kata Ketua DPC Serikat
Pekerja Nasional (SPN), KBB, Budiman, Kamis (2/12/2021).
Merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30
November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2022, UMK KBB sama seperti tahun 2021 yakni sebesar Rp3.248.283,28. Itu artinya tuntutan
kenaikan 7% dari buruh tidak dikabulkan.
Budiman menilai, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam menetapkan UMK hanya
memandang dari aspek regulasi pemerintah pusat saja. Yakni mengacu kepada PP No 36 tahun
2021 tentang Pengupahan. Sementara itu gubernur tidak memikirkan rekomendasi dari
bupati/wali kota di Jawa Barat.
Padahal, lanjut dia, sebetulnya gubernur itu memiliki diskresi untuk mengabulkan rekomendasi
soal kenaikan upah. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Gubernur Pemprov Jawa Timur, yang
bisa menaikan UMK tahun 2022 karena ada diskresi dari gubernurnya.
"Contoh di Jawa Timur ada kenaikan empat sampai lima kabupaten/kota yang dianggap ring
satu, dengan rata-rata kenaikan Rp75.000 atau setara 1,74%. Tapi kalau acuannya PP 36 pasti
tidak akan naik," tegasnya.
Menurutnya, Ridwan Kamil hingga saat ini tidak memperhatikan hal kecil seperti itu dan tidak
melihat kondusivitas wilayah. Padahal rekomendasi dari bupati/wali kota tidak asal karena sudah
berdasarkan pertimbangan dan masukan saat rapat dewan pengupahan.
"Harusnya hal itu dipertimbangkan dengan menggunakan hak diskresi dan berkomunikasi
dengan kementerian," imbuhnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga semakin kecewa karena Ridwan Kamil tidak menemui ribuan buruh
secara langsung saat mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, meskipun sudah
menunggu hingga malam hari. "Itu juga jadi komplain kita, padahal ada kesempatan untuk
berdiskusi untuk mencari solusi," pungkasnya.
(IND)
437
