Page 444 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 444
Akibat tidak memiliki kewenangan seperti tahun-tahun sebelumnya, Gubernur tidak memiliki
peran besar dalam menentukan angka upah minimum dan harus mengikuti anjuran pemerintah
pusat. Jika tidak, ada sanksi yang bakal membayanginya dan Gubernur lainnya. Ridwan Kamil
mengindikasikan bahwa sanksi tersebut sangat serius dan mengikat.
"Karena pengupahan masuk kategori Program Strategis Nasional, maka semua daerah
diwajibkan menggunakan rumus yang sama dari kemenaker yang hasilnya hari ini diumumkan.
Termasuk sanksi pemberhentian permanen bagi kepala daerah yang melanggar. Dan itulah yang
terjadi di seluruh wilayah Indonesia," sebutnya.
Akibatnya kenaikan upah minimum untuk tahun depan sangat kecil, yakni rata-rata berada di
bawah 1%, sementara di tahun-tahun sebelumnya mencapai lebih dari 8%. Upah minimum
mengalami kenaikan signifikan karena menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Semoga tahun depan rumusnya bisa diperbaiki dan lebih memberi ruang pada dinamika dan
kearifan lokal pada kesejahteraan buruh," katanya.
Buruh yang tidak terima dengan kenaikan upah secuil itu menyeruduk Gedung Sate beberapa
hari lalu. Mereka minta Ridwan Kamil menemui massa aksi. Sayang, mantan Walikota Bandung
itu tidak menemui masa dan hanya mendengarkan aspirasi buruh lewat daring.
Dilansir dari instagram Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Kang Emil pada 30 November 2021
lalu terlihat sedang mengikuti Kopdar (Komunikasi Pembangunan Daerah) 27 Bupati & Walikota
Se-Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor.
443
