Page 448 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 448
SOAL UMK KABUPATEN KOTA, INI KATA ANGGOTA DPRD JABAR
Anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok Heri Koswara memberikan
tanggapan atas keputusan Gubernur Ridwan Kamil soal kenaikan Upah Minimum
Kabupaten/Kota se Jawa Barat.
Dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 Tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 tersebut, kenaikan upah bervariasi
antara 0.46 persen hingga 1,49 persen.
Sementara itu 11 Kabupaten/kota lainnya tidak mengalami kenaikan, diantaranya: Kabupaten
Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya.
"Pertama Alhamdulillah teman-teman buruh di Kota Bekasi dan Kota Depok masih merasakan
ada kenaikan meski sangat jauh dari nilai yang diharapan. Tapi secara keseluruhan Jawa Barat
ini awan hitam bagi tenaga kerja. Bayangkan ada sebelas daerah yang tidak naik termasuk
Kabupaten Bekasi. Banyak warga kota yang bekerja di Kabupaten lho. Sementara itu ya inflasi
tetap naik, kebutuhan hidup bertambah," ungkap Heri Koswara, Kamis (2/11).
Ketua DPD PKS Kota Bekasi ini mengatakan pangkal dari masalah ini ada di pemerintah pusat.
Meski begitu ia meminta kepala daerah lebih berani lagi membuat gebrakan.
"Memang gubernur yang membuat keputusan ini, tapi kan kalau ditelusuri akar masalahnya, ini
efek dari kebijakan pemerintah pusat. Efek dari Omnibus Law Cipta Kerja yang dulu ditolak sama
PKS," kata dia.
Pasca UU 11/2020 disahkan, tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP
36/2021 Tentang Pengupahan. Rumusan kenaikan upah berubah total. Jika di PP 78/2015
kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, di PP 36/2021 lebih
banyak lagi syaratnya. Ada batas atas, batas bawah, rata-rata konsumsi keluarga, inflasi provinsi,
rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun dan yang lainnya.
"Ridwan Kamil kami sarankan lebih berani lagi menyampaikan aspirasi buruh ke pemerintah
pusat. Jangan diam saja supaya ada perubahan yang bisa dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Terakhir, Heri Koswara mengatakan kenaikan upah nol rupiah itu akan berdampak terhadap
perekonomian daerah.
"Kalau upah gak naik, bagaimana dengan konsumsi masyarakat? Tentu sulit untuk naik juga
dong. Jelas kenaikan upah buruh yang sesuai akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah
daya beli akan berefek pada pajak dan pendapatan daerah. Kalau sama sekali gak naik, kasian
daerahnya," tandasnya.
447
