Page 449 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 449
Judul Upah Minimum 2022, Refleksi Awal atas PP 36/2021
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1764456/upah-
minimum-2022-refleksi-awal-atas-pp-362021
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-02 11:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Mohamad Anis Agung Nugroho Direktur Eksekutif Kemitraan Kerja GUBERNUR di berbagai
daerah sudah menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) minggu lalu, dengan rata-rata
kenaikan 1,09%, sebagaimana formula yang dimuat dalam PP 36/2021. Kemarin (30/11/2021),
para gubernur melanjutkannya dengan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
untuk tahun 2022.
UPAH MINIMUM 2022, REFLEKSI AWAL ATAS PP 36/2021
Mohamad Anis Agung Nugroho Direktur Eksekutif Kemitraan Kerja GUBERNUR di berbagai
daerah sudah menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) minggu lalu, dengan rata-rata
kenaikan 1,09%, sebagaimana formula yang dimuat dalam PP 36/2021. Kemarin (30/11/2021),
para gubernur melanjutkannya dengan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
untuk tahun 2022.
Meskipun mendapatkan tekanan dari Serikat Pekerja/Buruh, Gubernur tetap mengikuti PP
36/2021, sehingga kenaikannya sangat kecil. Bahkan beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor, tidak naik sama sekali karena UMK-nya saat ini
sudah melebihi batas atas upah minimum yang juga dihitung berdasarkan PP 36/2021.
Diskusi di ruang publik tidak hanya didominasi oleh kebijakan upah minimum, tetapi juga oleh
keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan formil terhadap UU 11/2020. Seperti kita tahu, PP
36/2021 adalah produk turunan dari UU 11/2020 yang dinyatakan inskonstitional bersyarat oleh
MK.
Menurut MK, inskonstitional bersyarat berarti, UU 11/2020 tetap berlaku, tapi harus diperbaiki
dalam dua tahun, kalau tidak, akan dinyatakan inskonstitutional permanen. Keputusan ini
memicu perdebatan baru tentang keabsahan UU 11/2020. Serikat Pekerja/Buruh menganggap
UU 11/2020 cacat dan tidak bisa dipakai, termasuk aturan turunannya, yaitu PP 36/2021 tentang
Pengupahan.
448
