Page 452 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021

Sebagian juga menilai formula yang digunakan tidak memperhitungkan kebutuhan dasar.
Sebagian pakar juga mengkritisi batas atas upah minimum yang sebaiknya digunakan hanya di
beberapa daerah yang upah minimumnya sudah terlalu tinggi saja.

Peninjauan kembali ini juga dapat mengambil momentum tindak lanjut keputusan Mahkamah
Konstitusi yang meminta Pemerintah dan DPR memperbaiki tata cara pembuatan UU 11/2020,
yang merupakan induk dari PP 36/2021.

Dalam jangka menengah, pengawasan harus terus dilakukan untuk memastikan hak pekerja
untuk berserikat dan berunding juga dihormati oleh pengusaha. Dengan berserikat, yang
merupakan hak dasar, pekerja mempunyai jalur untuk berunding dan mendapatkan
kesejahteraan yang lebih baik. Harapan pekerja untuk mendapatkan kenaikan upah bisa
didapatkan dari perundingan ditingkat perusahaan.

Sayangnya, tidak banyak pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Menurut
BPS, hanya 13 orang menjadi anggota serikat pekerja dari 100 pekerja di Indonesia pada tahun
2018. Hal ini juga merupakan pekerjaan rumah untuk aktivis serikat pekerja/buruh. Pengawasan
juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pekerja mendapatkan hak-hak lainnya seperti hak
atas jaminan sosial, jam kerja, dan jam istirahat, tunjangan hari raya, cuti melahirkan dan hak
lainnya sesuai dengan ketentuan.

Dan terakhir, sosial dialog perlu terus dikembangkan baik oleh SP/SB, APINDO maupun
pemerintah. Sosial dialog seharusnya dilakukan secara berkala, tidak hanya ketika ada
perselisihan hubungan industrial. Bahkan, sebenarnya sudah sangat terlambat untuk melakukan
sosial dialog ketika sudah terjadi perselisihan.

Pemerintah dapat memulai sosial dialog ini dalam rangka perbaikan UU 11/2020 yang
diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK hanya meminta perbaikan proses
pembentukan UU 11/2020, tapi masalah materiilnya juga bisa diselesaikan apabila pihak-pihak
yang terlibat dapat mengedepankan hubungan industrial yang dewasa.

451