Page 454 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 454
"Kami melihat PP 36 yang formulanya diberikan untuk seluruh Indonesia. Kami semua terima
formulanya. Kami semua terima angkanya. Bila diterapkan di Jakarta, maka buruh hanya
mengalami kenaikan sebesar Rp 38.000," kata Anies di hadapan buruh yang berunjuk rasa di
depan Balai Kota, Senin (29/11/2021).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani mengatakan pemberlakuan UMP 2021 sudah tak bisa diubah, sebab Gurbenur sendiri
yang telah menandatangani keputusan tersebut.
"Dia (Anies) kan sudah ditantangani pada 20 November 2021, dan sebenarnya kan ini tidak ada
masalah waktu itu," katanya saat dihubungi, Kamis (2/12/2021).
Ia mengucapkan bahwa pengiriman surat tersebut tak akan bisa mengubah formulasi tersebut,
sebab aturan itu adalah turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan.
Untuk itu Hariyadi menegaskan PP No.36 tahun 2021 tetap berlaku dimana kenaikan UMP DKI
Jakarta pada 2022 sebesar, 0,85 persen.
"ini hanya karena ada demo, makanya dikirimkan surat, ini kan pemerintah tetap pada PP No.36
tahun 2021," katanya.
Seperti diketahui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan besaran kenaikan Upah
Minimum Provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09 persen. Penetapan UMP 2022 berpedoman pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penetapan batas waktu penentuan UMP 2022 oleh gubernur atau Pemerintah Provinsi
selambatnya pada 20 November 2021.
Meski kenaikan UMP DKI Jakarta termasuk terendah, namun DKI Jakarta tetap menjadi provinsi
dengan UMP tertinggi. Pada 2022, UMP Jakarta naik 0,8 persen menjadi Rp4.453.935. [].
453
