Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 97
Judul Peraturan Turunan UU Cipta Kerja soal Pengupahan Berlaku
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/861995/peraturan-turunan-uu-
cipta-kerja-soal-pengupahan-berlaku
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-02 22:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster
ketenagakerjaan yang menjadi mandat Undang-Undang ( UU) Cipta Kerja telah selesai dan
diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.
PERATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA SOAL PENGUPAHAN BERLAKU
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, peraturan pelaksanaan klaster
ketenagakerjaan yang menjadi mandat Undang-Undang ( UU) Cipta Kerja telah selesai dan
diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan.
“Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan
tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan,” kata Ida dalam siaran persnya, Kamis
(2/11/2021).
Ida menegaskan, dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, sebagaimana
yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan
substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh
MK.
“Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku", ujar Ida.
Oleh karenanya, kata Ida, semua pihak khususnya para kepala daerah untuk mengikuti
ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021 tentang Pengupahan.
“Saya juga mengingatkan bahwa dalam PP tersebut tidak hanya mengatur tentang UM saja,
tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh
pengusaha,” tegas Ida.
Lebih lanjut Ida menambahkan, terkait dengan upah minimum (UM) sendiri merupakan
instrumen jaring pengaman bagi pekerja/buruh yang tidak boleh dibayarkan upah/gajinya di
96
