Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 DESEMBER 2021
P. 98

bawah nilai UM yang berlaku pada satu wilayah. UM juga hanya berlaku bagi pekerja/buruh
              dengan masa kerja maksimal 12 bulan.
              Dalam pelaksanannya, UM tingkat provinsi atau UMP ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya.
              Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-
              rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata
              pertumbuhan  ekonomi  provinsi,  atau  nilai  pertumbuhan  ekonomi  dikurangi  inflasi
              kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari
              provinsi.

              Selanjutnya, dalam penetapan UMK, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan
              Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP.

              Jika syarat tidak terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK. “Formula UMP dan
              UMK  pada  PP  36/2021  ditujukan  agar  kesenjangan  upah  minimum  antarwilayah,  baik  antar
              provinsi maupun antarkabupaten/kota tidak semakin melebar.
              “Kita  optimistis  dengan  mengatasi  jurang  kesenjangan  ini,  daya  saing  akan  terungkit,  iklim
              investasi  dan  dunia  usaha  kian  bergairah  yang  berdampak  pada  penciptaan  dan  perluasan
              kesempatan  kerja.  Ujungnya,  tentu  kembali  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,"
              katanya.
              Terakhir,  Ida  menegaskan,  mediator  hubungan  industrial  dan  pengawas  ketenagakerjaan
              berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan UM 2022 maupun penerapan struktur skala upah
              (susu) di perusahaan.

              Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan susu, sedangkan Pengawas harus siap
              melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan.

              "Saya telah menginstruksikan agar mediator dan pengawas ketenagakerjaan untuk siap siaga
              membantu  dan  mengawasi  pelaksanaan  UM  2022  serta  penerapan  susu.  Jika  ditemukan
              pelanggaran, saya meminta para kepala daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil
              pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem
              upah yang berkeadilan,” kata dia.

              Sumber: BeritaSatu.com





























                                                           97
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103