Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 114

Judul               Kemenaker Catat 5 Provinsi dengan Jumlah PHK Terbanyak
                 Nama Media          Solo Post

                 Newstrend           Pemutusan Hubungan Kerja
                 Halaman/URL         Pg3
                 Jurnalis            JIBI
                 Tanggal             2020-07-05 07:04:00
                 Ukuran              66x259mmk
                 Warna               Warna
                 AD Value            Rp 24.024.000
                 News Value          Rp 72.072.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Netral



              Narasumber

              negative  -  Haiyani  Rumondang  (Dirjen  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial
              Tenaga  Kerja  Kemenaker)  Dalam  catatan  kami  ada  total  3  juta  pekerja  yang  di-PHK,
              dirumahkan, dan ada juga migran yang dipulangkan atau gagal berangkat



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut ada lima provinsi yang paling terdampak
              pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pekerja dirumahkan selama pandemi Covid-19.

              Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Haiyani
              Rumondang mengatakan kelima provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
              Tengah, Riau, dan Jawa Timur.



              KEMENAKER CATAT 5 PROVINSI DENGAN JUMLAH PHK TERBANYAK

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut ada lima provinsi yang paling terdampak
              pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pekerja dirumahkan selama pandemi Covid-19.

              Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Haiyani
              Rumondang mengatakan kelima provinsi yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
              Tengah, Riau, dan Jawa Timur.

              "Dalam catatan kami ada total 3 juta pekerja yang di-PHK, dirumahkan, dan ada juga migran
              yang dipulangkan atau gagal berangkat," kata Haiyani, Sabtu (4/7/2020).

              Dia menambahkan Kementerian telah menjalankan enam kebijakan untuk mencegah masalah
              ketenagakerjaan  terjadi  berlarut-larut.  Pertama, Menteri  Ketenagakerjaan  telah  merilis  surat
              edaran terkait perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha.

              Kedua,  pihaknya  melarang  dan  menghentikan  sementara  tenaga  kerja  dari  Tiongkok  serta
              pelarangan  sementara  orang  masuk  ke  Indonesia  selama  masa  pembatasan  sosial  berskala
                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119