Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 38
dulu mencabut Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang
Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran RI, berlaku sejak 20 Maret 2020.
Benny menambahkan, ia sudah bertemu Menaker Ida Fauziyah untuk membicarakan relaksasi
pemberangkatan pekerja migran di tengah pandemi Covid-19. Lobi-lobi diplomatik juga
diintensifkan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan tiap negara, khususnya dengan empat
negara penempatan utama, yakni Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Hong Kong.
"Dalam diskusi ditemukan kesepahaman, relaksasi penting untuk mengurangi angka
pengangguran. Kami berharap paling lambat Oktober sudah bisa diberangkatkan," kata Benny.
Benny menambahkan, potensi devisa dari 43.000 pekerja migran itu diperkirakan Rp 5,7 triliun,
yang bisa dipertimbangkan untuk menyelamatkan perekonomian.
Jumlah penganggur di Indonesia bertambah selama pandemi Covid-19 yang memukul berbagai
sektor perekonomian. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat, selama empat
bulan pandemi, 6,4 juta pekerja dirumahkan tanpa upah dan dikenai pemutusan hubungan kerja
(PHK).
Menurut data Kemenaker, pengangguran bersumber dari pekerja formal korban PHK dan
dirumahkan, pekerja informal yang kehilangan sumber nafkah, serta pekerja migran RI yang
batal berangkat dan dipulangkan karena Covid-19. Jumlahnya 1,79 juta orang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 6,88 juta orang di Indonesia menganggur per
Februari 2020.
Kesehatan dan diplomasi
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengingatkan pemerintah perihal risiko kebijakan
relaksasi di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, yakni keselamatan dan kesehatan
pekerja. Proses persiapan dan pemberangkatan yang terburu-buru juga bisa menjadi bumerang
yang mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
Alih-alih lepas tangan dan memberangkatkan pekerja migran ke negara lain, pemerintah
seharusnya fokus memaksimalkan skema jaring pengaman sosial dan program padat karya bagi
para pekerja migran.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Aris
Wahyudi mengatakan, pemerintah sedang mengevaluasi Surat Keputusan Menaker No
151/2020. Evaluasi itu dilakukan sesuai kesiapan di daerah asal calon pekerja migran dan
memperhatikan protokol keimigrasian dan kesehatan di negara tujuan. (AGE)
37
