Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 5

Diketahui sebelumnya, isu reshuffle kabinet santer terdengar setelah Presiden Jokowi menegur
              para menteri dan jajarannya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakartal, 18 Juni
              2020.

              Kejengkelan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam sidang kabinet tersebut terkait kinerja
              para menteri yang dinilai masih biasa.selama masa krisis pan-demi saat ini. Padahal, ia meminta
              ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya
              terhadap perokonomian.
              "Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya
              entah langkah politik, entah langkah pemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang
              extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," kata Jokowi, saat
              itu.
              Sementara  itu,  Direktur  Lembaga  Riset  Indonesia  Political  Opinion  (IPO)  Dedi  Kurnia  Syah
              menyebut bahwa Menkumham, Menkes, dan Menaker, merupakan tiga menteri teratas yang
              dipandang publik layak untuk diganti atau reshuffle.

              Pendapat itu sesuai hasil survei kepada 1.350 responden dengan tajuk. evaluasi publik atas
              penanganan pandemi Covid-19 dan implikasi sosiopolitik nasional. "Paling muncul pertama ini
              bukan nama yang asing. Yasonna Laoly ada 61,4 persen paling layak dilakukan reshuffle," ujar
              Dedi dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu . (4/7/2020).
              Dedi menambahkan orang nomor dua setelah Yasonna yakni Menkes Terawan dengan 52,4
              persen responden menilai bekas Kepala RSPAD Gatot Subroto itu layak diganti. Kemudian di
              posisi ketiga ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dengan 47,5 persen.

              Selain itu ada pula nama Menteri Agama, Menko Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Sosial
              yang dinilai berkinerja lemah sehingga layak untuk diganti dengan sosok lain. Menteri Dalam
              Negeri Tito Karnavian mendapatkan penilaian sebagai menteri paling respon-ssif.

              Salah  satunya  berkat  kebijakan  menunda  Pilkada  Serentak  2020  dari  yang  seharusnya
              September 2020 menjadi Desember 2020. "Kebijakan Tito Karnavian terkait hal itu mendapat
              respons positif 34,5 persen," kata Dedi.

              Secara berturut mendapat penilaian responsif adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
              Wishnutama 27,0%, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi 24,1%, Menteri Keuangan Sri Mulyani
              21,4%, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 19,7%.

              "Munculnya Tito Karnavian sebagai menteri paling responsif sangat mungkin karena kebijakan
              penundaan Pilkada. Publik menilai ini tepat di masa Pandemi, tetapi menteri yang seharusnya
              paling sibuk saat pandemi justru .mendapat penilaian tidak baik, yaitu Menteri Sosial Juliari
              Batubara yang hanya dinilai 11,8 persen," katanya.

              Menteri Hukum dan H AM Yasonna Laoly - konsisten berada di posisi teratas paling diharapkan
              reshuffle dengan penilaian 64,1%, disusul Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranfo 52,4%,
              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziah'  47,5%,  Menteri  Agama  Fachrul  Razi  40,8%,  Menteri
              Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1%, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar
              Panjaitan 33,2%. '

              Selanjutnya Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6%, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
              28,1%,

              Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  Zainudin  Amali  24,7%,  Menteri  BUMN  Erick  Thohir  18,4%,
              Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 13,0%.


                                                            4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10