Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 JULI 2020
P. 9
menjadi bantuan langsung tunai. Peserta program baru mendapat insentif setelah menjalani
sejumlah pelatihan daring.
Begitu dibelokkan, program Kartu Prakerja langsung berpotensi salah sasaran. Korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) umumnya telah memiliki keterampilan khusus. Yang paling
mereka perlukan bukan lagi pelatihan, melainkan pengganti sumber pendapatan yang hilang.
Lagi pula, pelatihan keterampilan baru bisa sia-sia bila dunia usaha tak bisa menyerap korban
PHK itu.
Program dengan anggaran Rp 20 triliun pada 2020 ini juga melenceng dari aturan ketika
pemerintah menggandeng delapan lembaga sebagai mitra. Penyedia platform digital itu ditunjuk
tanpa lelang, sehingga melanggar prinsip persaingan sehat, transparansi, keadilan, serta
akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal uang negara yang dialokasikan
untuk delapan mitra itu tidaklah kecil, sekitar Rp 5,6 triliun.
Belakangan, terungkap pula bahwa lima dari delapan mitra itu terlibat konflik kepentingan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 250 dari 1.895 paket pelatihan terafiliasi dengan
kelima mitra tersebut. Padahal, aturannya, mitra platform hanya menyeleksi dan menawarkan
pelatihan yang disediakan lembaga lain.
Pemerintah juga keliru ketika memaksakan program pelatihan berbasis teknologi digital tanpa
basis data yang akurat tentang kondisi demografi serta kebutuhan calon peserta. Manajemen
pelaksana Kartu Prakerja, misalnya, memverifikasi calon peserta dengan teknologi pengenal
wajah, bukan dengan mengandalkan data induk kependudukan. Lagi-lagi, potensi pemborosan
terbuka lebar.
Pemerintah harus mengoreksi total kebijakan Kartu Prakerja. Sembari merumuskan ulang target
program, pemerintah tak peiiu segan menggandeng mitra lain melalui prosedur lelang yang
benar. Sedangkan untuk pelatihan yang tidak tuntas, pemerintah seharusnya
membatalkan'pembayaran bagi mitra dan menahan insentif untuk peserta.
Tak hanya itu, bau amis program Kartu Prakerja juga terlalu menyengat-untuk dibiarkan tersapu
angin. Penegak hukum seharusnya mengusut apa yang terjadi di balik karut-marut program ini.
8
