Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2019

putusan-putusan hukum tersebut dalam periode kepresidenan Joko Widodo. Pada
2015, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan stafnya memusatkan perhatian pada
urusan penghitungan jumlah kewajiban keuangan Freeport Indonesia yang mesti
dibayarkan pada Timotius Kambu dari segi upah secara keseluruhan. Ini menandai
mulainya kontestasi sengit terhadap metodologi dan lingkup penghitungan.

Freeport Indonesia semula berupaya melawan desakan pemerintah untuk
menerapkan kurun waktu perhitungan kewajiban tersebut dari April 2001 hingga
September 2015. Tapi akhirnya Freeport sedikit mengalah. Kewajiban keuangan
Freeport Indonesia semakin membengkak setelah dihitung ulang dari kurun waktu
April 2001 sampai dengan September 2015. Pada gilirannya, perhitungan yang
dikeluarkan oleh Freeport Indonesia menghasilkan angka sebesar Rp 1 miliar
(AUD$100,000) saja. Dalam hal ini, Freeport Indonesia tidak mematuhi permintaan
resmi pemerintah Indonesia untuk menguraikan secara terbuka metodologi
penghitungannya. Walaupun langkahnya dapat ditafsirkan sebagai suatu strategi
untuk mengecilkan besarnya kewajiban keuangan yang bersangkutan, keluarnya
perhitungan ulang oleh Freeport Indonesia menandakan Freeport Indonesia
mengakui Timotius Kambu adalah pegawai tetap mereka.

Menurut mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan A.
Mudji Handaya, pada akhir 2015, pihak Kementerian Tenaga Kerja yang mewakili
pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah untuk membela kepentingan
Timotius Kambu. Yang pertama, melakukan penolakan terhadap perhitungan ulang
Freeport Indonesia karena tidak sesuai Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport
Indonesia. Yang kedua, memastikan metodologi penghitungan berlandaskan atas
Keputusan MA 2006, Fatwa MA 2013, Rekomendasi Ombudsman 2014, Keputusan
P4D Jayapura serta hasil perhitungan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja 7
Oktober 2015.

Proses perhitungan ulang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menetapkan
besarnya kewajiban keuangan Freeport pada Timotius menjadi Rp 12 miliar
(AUD$1.2 juta). Setelah itu, Freeport Indonesia tidak mengajukan gugatan terkait
dengan penghitungan Kementerian Tenaga Kerja ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta. Oleh karena Freeport Indonesia mengabaikan ketentuan-ketentuan
ketenagakerjaan yang menyangkut upah, tunjangan keluarga, pensiun serta
kewajiban keuangan lainnya terkait dengan kasus tersebut, maka proses
penghitungan berjalan terus.

Timotius Kambu menghitung kewajiban keuangan yang harus dibayarkan oleh
Freeport Indonesia semakin membesar hingga mencapai sekitar Rp 240 miliar
(AUD$24 juta). Ketidakpatuhan Freeport yang semakin parah mengakibatkan
perselisihan perburuhan ini memasuki ranah peradilan pidana.

Perselisihan Perburuhan sebagai Perkara Pidana yang Tak Kunjung Usai
Kasus hukum Timotius Kambu melawan Freeport Indonesia benar-benar menyerupai
kisah pertarungan antara David melawan Goliath. Analogi ini jauh lebih tepat lagi
apabila sorotan khusus diberikan pada betapa beratnya beban yang ditanggung oleh

Page 13 of 144.